"Indonesia Berjuang untuk Palestina: Antara Upaya Konkrit dan Ancaman Perpecahan dalam Permainan Geopolitik Global"

oleh : U Wahyu ToT Taplai I-17

Indonesia saat ini tengah menghadapi ancaman serius yang menyasar jantung pertahanan nasional, di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks seiring dengan perjuangan untuk kemerdekaan Palestina. Terkait dengan konsep Board of Peace (BoP) yang dibentuk oleh Donal Trump, Presiden Prabowo Subianto memainkan peran strategis di panggung dunia dengan fokus utama untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina – mengedepankan langkah-langkah konkrit sebagai bentuk dukungan substansial, karena teriakan luar tanpa tindakan nyata tidak memiliki dampak pengaruh yang signifikan terhadap perjuangan rakyat Palestina. Sebagai penggagas perdamaian, Indonesia terus berupaya mengembangkan inisiatif yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembebasan Palestina.

Salah satu contoh paling menonjol adalah Rumah Sakit Indonesia (RSI) di Gaza, yang pembangunannya dimulai pada 2011 dan diresmikan pada 9 Januari 2016 oleh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dengan biaya proyek sebesar Rp 126 miliar yang dibiayai dari sumbangan masyarakat Indonesia dan organisasi seperti Palang Merah Indonesia serta Muhammadiyah melalui Komite Penyelamatan Darurat Medis (MER-C). Rumah sakit yang terletak di Bait Lahia, Wilayah Khusus Gaza Utara, memiliki 100 tempat tidur ruang rawat inap, 4 ruang operasi, dan unit perawatan intensif berkapasitas 10 tempat tidur, dengan 400 staf yang dipekerjakan oleh Kementerian Kesehatan Wilayah Gaza serta beberapa sukarelawan dari Indonesia. Pada November 2023, rumah sakit ini dikelilingi dan diserang selama invasi Israel ke Gaza, menyebabkan kerusakan parah dan evakuasi pasien serta tenaga medis, namun berhasil kembali beroperasi pada Juni 2024 sebagai satu-satunya fasilitas kesehatan di Gaza Utara. Hingga Februari 2025, dilaporkan bahwa peralatan medis di dalamnya banyak yang dihancurkan oleh pasukan Israel sebelum dibuka kembali.

Dalam bidang bantuan kemanusiaan, Indonesia secara berkala mengirimkan konvoi bantuan. Pada 3 April 2024, Presiden Jokowi melepas pengiriman bantuan bernilai sekitar Rp 30 miliar berupa obat-obatan, peralatan kesehatan, dan kebutuhan lainnya ke Palestina dan Sudan. Hingga saat itu, bantuan yang dikirim melalui jalur darat dari pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah Indonesia telah mencapai lebih dari 4.400 ton, dengan hampir seluruhnya berhasil masuk ke Palestina meskipun harus melalui pemeriksaan Israel. Selain itu, total nilai bantuan kemanusiaan yang diberikan Indonesia untuk Palestina sejak tahun 2020 telah mencapai lebih dari Rp 500 miliar, dengan distribusi melalui kerja sama dengan Kementerian Kemanusiaan Palestina dan organisasi seperti Red Crescent, baik melalui jalur udara maupun laut melalui pelabuhan El-Arish di Mesir.

Di bidang diplomasi politik, Indonesia adalah salah satu negara yang paling awal mengakui kemerdekaan Palestina pada 15 November 1988 di Aljazair, dan telah mendukung Palestina menjadi anggota ke-195 UNESCO pada 31 Oktober 2011. Negara ini juga menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jakarta pada 6-7 Maret 2016 yang menghasilkan Deklarasi dan Resolusi Jakarta untuk Palestina. Pada 27 Oktober 2023, Indonesia menjadi salah satu negara pendukung Resolusi Majelis Umum PBB Nomor ES-10/21 yang diajukan oleh Yordania atas nama kelompok negara Arab, yang menuntut trêve humaniter segera dan berkelanjutan serta penghentian kekerasan, dengan hasil suara 121 untuk, 14 menentang, dan 44 abstain. Pada KTT PBB pada 23 September 2025, Presiden Prabowo secara tegas mengajak dunia internasional mengakui keberadaan negara Palestina dan mendukung solusi dua negara berdasarkan batas-batas tahun 1967 dengan ibu kota di Yerusalem Timur. Selain itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dijadwalkan memberikan pendapat penasihat (advisory opinion) di Mahkamah Internasional (ICJ) mengenai pendudukan Israel di Palestina pada 1 Mei 2025.

Kerja sama regional juga menjadi bagian penting dari strategi Indonesia. Pada 27 Juni 2025, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sepakat untuk mendukung penuh kemerdekaan Palestina dan solusi damai bagi kawasan Timur Tengah, serta menekankan peran ASEAN dalam mengatasi tantangan global. Indonesia juga bekerja sama dengan Turki dalam berbagai inisiatif perdamaian terkait Palestina. Dalam bidang pembangunan kapasitas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Indonesia telah melaksanakan pelatihan siklus proyek bagi profesional Palestina sejak tahun 2009, dengan salah satu pelatihan pada November-Desember 2010 di Jakarta diikuti oleh 10 peserta dari Palestina, yang bertujuan untuk membantu perencanaan dan rehabilitasi infrastruktur yang rusak akibat konflik. Hingga saat ini, telah ada lebih dari 1.000 aparatur pemerintahan dan profesional Palestina yang mendapatkan pelatihan dari Indonesia dalam bidang tata kelola negara, pembangunan infrastruktur, dan teknologi pertanian.

Dalam bidang pendidikan, Indonesia telah memiliki kerja sama dengan Palestina berdasarkan MoU yang ditandatangani pada 22 Oktober 2007. Sampai saat ini, telah diberikan beasiswa pendidikan bagi lebih dari 2.000 mahasiswa Palestina untuk belajar di berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia, dengan harapan mereka akan menjadi agen perubahan bagi pembangunan negara Palestina yang mandiri di masa depan. Selain itu, Indonesia juga menjalin kerja sama kota kembar antara Jakarta dan Al-Quds Al-Sharif.

Namun ironisnya, di dalam negeri muncul dua pandangan yang saling bertentangan dalam lingkup geopolitik terkait upaya ini. Satu kelompok menyambut positif peran strategis Presiden Prabowo, mengakui bahwa langkah-langkah yang ditempuh – termasuk pemanfaatan ruang diplomasi yang terkait dengan dinamika global seperti BoP serta kerja sama dengan negara-negara regional – merupakan upaya konkrit untuk membuka akses dan pengaruh guna memperjuangkan hak-hak Palestina di forum internasional. Sementara kelompok lain mengemukakan pandangan yang berbeda, menyatakan bahwa langkah tersebut berpotensi menjadikan Indonesia bergabung dengan pihak yang dianggap sebagai kaum penjajah dan pelaku genosida, yaitu Israel dan Amerika Serikat – terutama seiring dengan meningkatnya ekskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan kedua negara tersebut. Di balik perbedaan pandangan ini, muncul fenomena "Algoritma Adu Domba" yang bukan sekadar keriuhan media sosial biasa, melainkan serangan siber-psikologis sistematis yang dirancang untuk merusak fondasi persatuan bangsa melalui manipulasi informasi dan eksploitasi isu-isu sensitif terkait upaya Indonesia memerdekakan Palestina.

Dalam pandangan kritis Alumni Lemhannas dan para pengajar ToT Taplai I-17, fenomena ini adalah manifestasi nyata dari perang asimetris dan proxy war yang tak terpisahkan dari permainan kekuatan global seperti yang tercermin dalam konsep BoP tersebut. Indonesia, sebagai salah satu negara yang gigih memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan dikenal sebagai penggagas perdamaian, sedang menjadi target upaya untuk dilemahkan dari dalam. Karena intervensi langsung terhadap posisi Indonesia terkait Palestina sulit dilakukan secara terbuka, kekuatan asing menggunakan politik adu domba yang disinkronkan dengan dinamika konflik internasional – memanfaatkan perbedaan pandangan terkait strategi konkrit Indonesia terhadap Palestina, Israel, dan Amerika Serikat untuk menciptakan ketegangan dalam negeri. Tujuannya jelas: menciptakan kekacauan masif yang nantinya dapat mengurangi kredibilitas dan pengaruh Indonesia sebagai penggagas perdamaian, serta membuka celah bagi negara adidaya untuk mengendalikan arah kebijakan luar negeri Indonesia terkait Timur Tengah – termasuk mengganggu program bantuan teknis yang telah diberikan Indonesia untuk pembangunan sistem irigasi dan pertanian berkelanjutan di daerah-daerah seperti Cisjordan dan Gaza.

Sebagian masyarakat seolah terjebak dalam narasi yang menyatakan bahwa dukungan terhadap perjuangan Palestina harus dilakukan secara eksklusif tanpa kontak dengan pihak lain, sementara yang lain melihat pentingnya diplomasi strategis dan kerja sama lintas negara untuk mencapai hasil konkrit. Hal ini telah menyebabkan munculnya perdebatan yang memanas dan berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Ini membuktikan bahwa algoritma telah berhasil merusak logika publik, mengubah semangat solidaritas terhadap rakyat Palestina menjadi kemarahan yang menyasar sesama bangsa, dan mengubah momentum perjuangan global menjadi alasan untuk perpecahan dalam negeri – padahal fokus utama seharusnya adalah pada upaya konkrit Indonesia dalam memerdekakan Palestina.

Perspektif ToT Taplai I-17 menekankan bahwa kondisi ini menunjukkan rapuhnya ketahanan mental bangsa akibat pengikisan nilai-nilai luhur, terutama di tengah perbedaan pandangan terkait strategi geopolitik negara dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Oleh karena itu, Alumni Lemhannas bersama ToT Taplai I-17 menyerukan reaktualisasi Empat Konsensus Dasar Bangsa: Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan untuk menyatukan langkah dalam menghadapi gejolak geopolitik dan menjalankan peran sebagai penggagas perdamaian. Kewaspadaan nasional bukan lagi pilihan, melainkan harga mati. Kita harus sadar bahwa setiap narasi provokatif – baik yang menyangkut posisi Indonesia terhadap Palestina, Israel, Amerika Serikat, maupun konsep BoP – adalah amunisi musuh untuk merusak kontribusi Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan Palestina serta merampas kedaulatan kita. Persatuan adalah benteng terakhir agar Indonesia tetap konsisten dalam memperjuangkan keadilan global sekaligus menjaga integritas negara, dan tidak terjebak dalam permainan kekuatan luar yang dapat menghalangi upaya konkrit untuk memerdekakan Palestina.

(***)